UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan pemerintah daerah mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan bertaraf internasional. Namun, RSBI dimaknai sebagai proyek pendidikan.
Proyek yang sebagian disubsidi pemerintah ini bagian yang lebih besar dibebankan kepada siswa. Inilah proyek yang seolah didukung penuh orangtua wali murid dengan dalih demi kualitas pendidikan anaknya. Di Surabaya saat ini ada 13 RSBI mulai jenjang SMP, SMA, dan SMK.
SMP dan SMK nyaris tidak ada masalah karena Dindik melarang sekolah memungut biaya. Sebab, seluruhnya sudah dipenuhi APBD. Namun, untuk SMA RSBI, Dindik membolehkan pungutan tak terbatas kepada siswa. SPP per bulan setiap siswa di SMA RSBI saat ini adalah Rp 400.000.
Artinya, setiap siswa RSBI dikenakan Rp 14,4 juta selama menempuh pendidikan. Tidak hanya itu, buku-buku berbahasa Inggris juga harus dimiliki siswa. Harganya per buku bisa Rp 300.000. Belum lagi program sister school atau pertukaran pelajar biayanya sampai Rp 9 juta.
Sungguh, RSBI dalam konteks ini muncul sosoknya menjadi hantu yang mencekik leher orangtua. Di Surabaya, ada tiga SMA RSBI, yakni SMAN 5, SMAN 2, dan SMAN 16. Bagi keluarga menengah ke bawah, biaya itu sangat berat.
RSBI sebenarnya merupakan kabar menggembirakan. Sebab, kualitas pendidikan terjaga. Bahasa Inggris menjadi keharusan. Suasana kelas nyaman ber-AC. Namun, dengan biaya semahal itu, tentu bukan barang mudah bagi setiap orang.
Sumber di RSBI mengatakan, pendapatan sekolah dari SPP yang terkumpul mencapai Rp 2,5 miliar. Dana sumbangan dari orangtua yang lain hampir Rp 200 juta. Menurut sekolah, dana ini juga diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu.
Namun, sampai sekarang, dana SMA RSBI itu belum pernah disampaikan terbuka kepada masyarakat. Termasuk berapa yang disisihkan untuk siswa tidak mampu. Sekolah selalu mengklaim bahwa 20 persen porsi bantuan untuk siswa tidak mampu.
Kabarnya, tahun depan subsidi pemerintah itu akan distop. Apakah sekolah siap menerimanya. Kalau subsidi dicabut, tentu akan menjadi kekhawatiran semua pihak. Apalagi, sekolah tidak melakukan terobosan. Kembali, siswa atau wali murid menjadi sasaran tembak. Biaya akan ditanggung wali murid.
Surabaya sejatinya masih lebih baik dibanding daerah lain. Sarana, prasarana, alat, dicukupi APBD. Dana untuk RSBI saja sekitar Rp 72 miliar. Di luar Surabaya, sudah SPP mahal, siswa masih dikenakan sumbangan pendidikan. Belum lagi ada yang menerapkan wajib memiliki laptop.
RSBI membanggakan ataukah hanya gengsi? Kalau tolok ukur yang mudah adalah hasil unas, hampir tidak tampak prestasi yang diukir siswa RSBI. Dewan Pendidikan Kota mendukung jika ada parameter untuk mengetahui kinerja RSBI. Selama ini, paremeter RSBI dilakukan secara internal.
Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan tidak ada keistimewaan lebih bagi RSBI. Sebab, saat melanjutkan ke PTN juga tetap harus melalui seleksi SNMPTN. Sama dengan siswa reguler, mereka juga berhak masuk PTN tanpa tes melalui PMDK. Tapi, harus berprestasi.
Namun, diakui, lulusan RSBI sangat berpeluang ke PT luar negeri, karena memiliki kemampuan bahasa Inggris lebih. Tapi, kebanyakan siswa Surabaya dan sekitar jarang ke luar negeri. Mereka masih bangga diterima di PTN kenamaan. Padahal, ini bisa diraih tanpa biaya mahal masuk RSBI. Reguler juga bisa tanpa dicekik hantu RSBI karena biaya mahal. (SURYA)
