Meski pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) sudah disepakati melalui mekanisme Mendahului PAK (MPAK), namun hal ini kembali mengundang gejolak. Sebab, dana bagi 6.335 akan diterimakan tidak utuh. Dana TPP berkurang Rp 2 miliar.
Seharusnya para guru ini berhak atas tunjangan selama enam bulan. Namun, mereka harus rela menerima TPP hanya lima bulan. Artinya nominal tunjangan yang diterima berkurang satu bulan. “TPP cair, tapi hanya lima bulan,” kata Kadindik Surabaya Sahudi, Selasa (10/9).
Anggaran pusat ini sebesar Rp 93 miliar. Setiap guru berhak atas satu kali gaji sesuai tingkat dan golongan masing-masing. Rata-rata, setiap guru berhak atas tunjangan TPP sebesar Rp 2,5 juta. Kalau dirapel seharusnya setiap guru bisa menerima tunjangan Rp 15 juta.
Kalau berkurang satu bulan artinya tunjangan setiap guru berkurang menjadi 12,5 juta. Itu pun belum dipotong PPN. Dengan berkurang satu bulan, total dana tunjangan guru ini sebesar Rp 91 miliar. “Memang dari pusat dananya dikurangi satu bulan. Ya kira-kira berkurang Rp 2 miliar,” tandas Sahudi.
Rapelan TPP satu semester (Januari – Juli) ini adalah hak para guru yang lolos sertifikasi. Sesuai aturan, tunjangan ini harus sudah dicairkan Juli 2010. Pencairan dana TPP melalui MPAK itu telah disepakati antara DPRD Kota Surabaya dan pemkot atau Dindik Selasa kemarin.
Pengurangan TPP satu bulan terjadi karena anggaran dari pusat memang berkurang. “Karena tak mencukupi, kami harus memotong satu bulan dari enam bulan yang diterimakan.
Kekurangannya, Dindik Kota Surabaya akan mengajukan kembali kepada pusat,” lanjutnya.
Ditambahkan, ketidakcocokan data dan anggaran dari pusat disebabkan beberapa hal. Misalnya, perubahan data guru akibat adanya mutasi (ke luar kota maupun masuk Surabaya), pensiun, atau meninggal dunia. Selain itu, anggaran yang dikucurkan dari pusat juga digabungkan untuk pembayaran tambahan penghasilan guru PNS non-sertifikasi sebesar Rp 250.000 per guru per bulan.
Staf pendataan TPP Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Jatim, Kristanto Herlambang menambahkan, perbedaan data dan kucuran uang yang turun bisa saja terjadi. Apalagi, tahun ini ada kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen. Sementara itu, salah satu pengurus PGRI Kota Surabaya, Ikran Ardianto, mengaku bisa memaklumi kondisi tersebut.
(SURYA)
